2020-11-05 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan yang berasal dari UU Cipta Kerja. RPP harus segera ada untuk segera menegakkan undang-undang penciptaan karya.

“Kami sedang menyiapkan empat RPP sebagai produk turunan dari UU Cipta Karya. Di UU Cipta Karya. Ada tiga bulan untuk penciptaan lapangan kerja, tapi lebih cepat lebih baik,” ujarnya. Menteri Sumber Daya Manusia Ida pada acara pembukaan Rapat Tripartit “Pembahasan Penerapan Ketentuan Substansi Ketenagakerjaan dalam UU Penciptaan Lapangan Kerja” di Jakarta, Rabu (20/10/2020). Manajer Hariyadi Sukamdani menghadiri acara tersebut. Yorrys Raweyai, Ketua KSPSI; K-Sarbumusi, perwakilan FSP BUN dan F-Kahutindo; Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan; Plt. Haiyani Rumondang, Direktur Pelaksana PHI dan Jamsos, perwakilan Kementerian Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya. -Empat RPP yang disebutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida adalah RPP Pengupahan, RPP Tenaga Kerja Asing, Penerapan RPP Ketenagakerjaan dan RPP Jaminan Pengangguran. — Dalam rangka penyusunan RPP, Menaker Ida mengatakan, pihaknya telah merampungkan konsep tersebut di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian / lembaga terkait.

“Sosialisasi pemerintah daerah melalui agen ketenagakerjaan juga telah dan akan terus berlanjut. Layanan ini merupakan cikal bakal pemberian informasi dan layanan kepada warga daerah.” Kata Menaker Ida. Dalam penyusunan RPP ini, pihaknya harus memastikan keikutsertaan peserta serikat, terutama serikat pekerja / serikat buruh dan pengusaha. Ia mengatakan: “Minggu ini sudah dimulai. Saya berharap bisa selesai lebih awal dari target.” Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pemerintah di semua tingkatan untuk mempersiapkan penerapan UU Cipta Kerja. Undang-undang penciptaan lapangan kerja telah mengubah banyak aspek administrasi pemerintah. Layanan warga harus memiliki 4 karakter, yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih lengkap. Jenderal APINDO Hariyadi Sukamdani mengatakan cara hukum yang komprehensif telah diterapkan sebagian di banyak negara. Di Indonesia sendiri, metode penyusunan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja. -Haryadi mengatakan selama ini, meski investasi meningkat, namun kesempatan kerja formal justru menurun. Ia juga mengatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja lahir untuk mengatasi masalah ini. “Ini terutama salah satu tahapan pemerintahan. Presiden Jokowi mengapresiasi ini,“ Kita harus mengapresiasi. “-Presiden KSPSI Yorrys Raweyai mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas keputusannya melibatkan pemangku kepentingan dalam pembahasan ketentuan turunan UU Cipta Karya. Sebagai pemangku kepentingan nasional, kami menyerap pandangan dan menyatukan cita-cita. Komitmen kami adalah melayani negara dan kesejahteraannya. “

Tinggalkan Balasan