2020-11-05 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka peningkatan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Anggota BTP RI III meneruskan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Achsanul Qosasi menyampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2019 yang disampaikan oleh Badan Pengawas Utama Republik Indonesia (BPK), Direktur Biro Sosial Kawan Jakarta Timur, Jumat (24 / 7/2020).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial telah memenangkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan Kementerian Sosial terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. -Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos untuk terus meningkatkan anggarannya, terutama untuk belanja bansos.Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos menjadi anggaran terbesar di antara seluruh kementerian / lembaga. – “Saya mengapresiasi prestasi ini. Predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan dengan anggaran yang terus bertambah. Menurut saya hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh dari Kemensos di semua tingkatan, terutama dalam transparansi Dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Tentu saja pimpinan tim pemeriksa BPK tidak bisa menonjol, ”kata Juliari, Menteri Sosial.

Upacara LHP Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 dilaksanakan bersama Dadang Iskandar, Inspektur Jenderal Protokol Kesehatan, dan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial. -Pencapaian ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19 dalam menerapkan jaring pengaman sosial yang merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. Sejak rencana perlindungan sosial yang diterapkan telah meningkatkan nilai anggaran, bantuan sosial khusus untuk dampak Covid-19 telah ditambahkan tahun ini, dan anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp124. 4 triliun dolar.

“Di era pandemi, tantangan anggaran pengelolaan menjadi lebih rumit. Sesuai dengan prinsip tata kelola, pengeluaran harus ditaati. Tata kelola fiskal yang baik diselaraskan dengan kebutuhan situasi krisis. Menteri Sosial menyatakan:“ Harus cepat dan tepat. Pendapat WTP -BPK membuktikan kualitas kerja Kemensos dan tingkat belanja tertinggi yang dicapai sepanjang sejarah, mencapai 63,42%. Tingkatannya, Mensos merekomendasikan tindakan segera sesuai dengan rekomendasi BPK.

Pada saat yang sama, Achsanul Qosasi, anggota ketiga BPK RI, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mensos. L Hal-hal yang sangat mementingkan dan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan regulasi. Tindak lanjut hasil audit.

Juga kepada Kementerian Sosial mendapat pujian di semua tingkatan karena menerapkan anggaran dan pengungkapan yang adil atas laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan telah meningkat, sehingga Bank of England telah mengemukakan pendapat tentang instalasi pengolahan limbah. Urusan Sosial Sekretaris Jenderal Kementerian Hartono Laras menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan dan akuntabel), tetapi juga kinerja pengeluaran harus lebih cepat dan lebih baik. BPK bisa dibilang berhasil.Namun ke depan, bersama inspektur jenderal dan masyarakat Pengangkatan pegawai eselon satu departemen urusan, kami berharap CAP tidak hanya sebagai prestasi, tapi juga tradisi, ”kata Hartono. (*)

Tinggalkan Balasan