2020-11-05 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka HUT ke-75 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi meluncurkan Pasar Digital UMKM (PaDi).

Pengumuman tersebut bertepatan dengan peluncuran program advokasi pengadaan Indonesia, Lembaga Penelitian Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) dan Raman UKM (Kemenkop UKM) Kementerian Barang dan Usaha Kecil dan Menengah.

Ketiga program tersebut Harus ada untuk mendorong transaksi belanja pemerintah, khususnya BUMN-hal ini juga digalakkan oleh Gerakan Kebanggaan Nasional Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan pada 14 Mei 2020 dan terus meluncurkan berbagai program dwi-bulanan hingga Pada akhir Desember 2020, berbagai departemen dan instansi pemerintah, OJK, BI, pihak swasta dan peserta e-commerce dilibatkan. Melalui Gernas BBI, hal ini pertama-tama akan mendorong masyarakat untuk bangga mengonsumsi produk Indonesia dan mendorong para UMKM untuk mengenal pemasaran online.

Program-program ini sedang online dengannya. Permintaan Presiden untuk mendorong belanja negara agar terhindar dari resesi ekonomi.

“Dengan meningkatnya pengeluaran, terutama untuk usaha kecil dan menengah, hal ini akan mendorong pembangunan ekonomi kembali, sehingga pemulihan ekonomi harus lebih cepat. Peran BUMN tercermin melalui PaDi UMKM. Selain itu, jika platform sudah terkoneksi Masuk ke website pengadaan pertahanan dan UKM, saya yakin akan semakin memperluas ekosistem UMKM, ”ujar Erick Thohir, Menteri BUMN, Manajemen Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. UMKM

PaDi UMKM merupakan ekosistem dengan platform digital yang mengintegrasikan UMKM dan BUMN.

Meski saat ini UMKM baru mengoperasikan 9 BUMN (Telkom, Pertamina, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, PP, BRI, Pegadaian dan PNM), namun akan mendorong BUMN melalui cara lain selain UMKM PaDi Pengeluaran untuk UMKM. – “Saya mau mulai dengan 9 BUMN ini, lalu lihat 2-3 bulan ke depan. Kami sudah melakukan evaluasi, dan kalau hasilnya bagus, kami akan teruskan implementasinya ke BUMN lain. Karena saya harap semuanya berjalan lancar, “Kata Erick Kamir-di UMKM ini ekosistem yang disediakan BUMN untuk UMKM, dan hampir keseluruhan prosesnya melibatkan BUMN. Proses transaksi pembayaran pembelian di PaDi UMKM dapat menggunakan virtual account yang disediakan oleh Bank Himbara.

Kedepannya dari sisi pembiayaan, partisipasi Bank Himbara juga akan diperkuat, seperti Bank Mandiri, BNI dan Bank BTN melalui PaDi UMKM bagian dari UMKM, proses percontohan saat ini terbatas pada Bank BRI, Pegadaian dan PNM-BUMN Fokus pengeluaran UMKM adalah mengutamakan produk dalam negeri atau produk dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang relatif tinggi. Saat ini kualitas produk nasional jauh lebih baik, yang juga didukung.

Selain meluncurkan PaDi untuk UKM, BUMN sebagai agen pembangunan juga mendukung berjalannya normal rencana stimulus perekonomian nasional. Onale (PEN), antara lain pemberian pinjaman modal kerja untuk subsidi bunga, dan pemberian skema penjaminan kredit untuk pemulihan usaha, khususnya UMKM (khususnya UMKM) yang terkena pandemi Covid-19. -Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyampaikan apresiasinya atas peluncuran PaDi UMKM Departemen BUMN, Pembelaan Umum LKPP dan Laman UKM Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. MenkopUKM Teten Masduki mengatakan: “Lebih profesional dalam kualitas dan manajemen bisnis atau menjadi yang teratas di industri.” KPP juga mengembangkan aplikasi Procurement Defense untuk mencapai bisnis yang bernilai uang dan transparan .

aplikasi Procurement Defense Program ini dirancang untuk memenuhi permintaan barang / jasa pemerintah dengan nilai nominal hingga Rp50 juta (50 juta rupiah). LKPP sendiri mengajak seluruh pelaku bisnis e-Marketplace (operator yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik) untuk bekerjasama menyelenggarakan pembelian aplikasi pertahanan ini. Hingga Rabu, 12 Agustus 2020, sebanyak 6 (enam) pasar elektronik telah bergabung dengan aplikasi BelaPembelian yaitu Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab dan Shopee.

Selain membangun aplikasi “pengadaan pertahanan” untuk mendorong UMKM berpartisipasi dalam pengadaan produk / jasa pemerintah, LKPP juga menyediakan laman UKM di portal pengadaan nasional.

“Di website UKM tersedia informasi tentang jumlah pelaku usaha kecil, potensi nilai pembelian usaha kecil dan jenis produk dalam katalog elektronik yang dijual oleh usaha kecil. Roni Dwi Susanto, ketua LKPP menyimpulkan, UMKM Peserta dapat dengan mudah memperoleh informasi ini.

Tinggalkan Balasan