2020-11-04 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang cepat untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kondisi positif dan memperhatikan pasar tenaga kerja dan lembaga pasar tenaga kerja.

Hal ini disampaikan Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah saat menjadi panelis di Konferensi Asia Pasifik Organisasi Buruh Internasional (ILO). Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). — Langkah pertama adalah mengalokasikan 46,6 miliar dolar AS untuk pengelolaan Covid-19, termasuk stimulus ekonomi bagi pelaku bisnis sebesar 17,2 miliar dolar AS. – “Tujuan stimulus ekonomi adalah untuk mendorong para pelaku ekonomi untuk terus melakukan kegiatan menghindari PHK.” Kebijakan kedua adalah memberikan rencana berupa insentif pajak dan melaksanakan rencana pengurangan beban masyarakat buruh dalam waktu dekat. kebijakan. Donasi aman untuk mengurangi pengangguran sekitar 56 juta pekerja di sektor formal. -Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja di sektor informal. Ia mengatakan, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja di sektor informal yang tergolong miskin dan tertinggal. Keempat, mengutamakan pemberian insentif pelatihan bagi pekerja yang diberhentikan melalui skema kartu pemberhentian. Pemerintah sudah memberikan insentif, target pelatihan tahun ini 3,5-5,6 juta penerima manfaat, sejauh ini sudah tercapai 680.000 penerima manfaat, sebagian besar pekerja yang di-PHK. Dalam waktu dekat, pelatihan vokasi akan diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) untuk menyesuaikan dengan penyebaran Covid-19 di kawasan, ”ujar Menteri Sumber Daya Manusia Ida.

Kebijakan kelima adalah perluasan lapangan kerja Program peluang, seperti pekerjaan produktif yang ditujukan untuk ketenagakerjaan, penerapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM) dan kewirausahaan – selain itu, TKI yang pulang ke Indonesia juga harus dilindungi, kata Menaker Ida. Langkah ketujuh adalah memberikan prinsip-prinsip panduan bagi perusahaan dan pekerja. Terutama terkait perlindungan pekerja / buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja selama penyakit terkait pekerjaan yang disebabkan oleh COVID-19. Selain itu, pekerja yang terkena pandemi COVID-19 harus mendaftar di Jaminan Kompensasi Pekerja (JKK). Merencanakan keberlangsungan bisnis dalam menghadapi COVID-19; dan bersiap menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Tema konferensi kedua di kawasan Asia-Pasifik adalah “Mendukung Perusahaan dan Melindungi Pekerja di Asia dan Pasifik”. Konferensi ini diikuti oleh 180 peserta dari negara-negara anggota ILO.

Tinggalkan Balasan