2020-11-03 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibat pandemi tersebut, penjualan UMKM anjlok, sehingga mereka harus menyeret PHK ke sebagian besar karyawan, dan beberapa orang berjuang untuk mengembalikan pinjamannya. , Pemerintah terus menggelar Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satu item anggaran termasuk “dukungan untuk usaha kecil dan menengah.” Salah satu transaksi online adalah mengurangi penggunaan uang kertas yang sensitif terhadap bakteri, dan menjaga jarak dengan orang lain dengan cara membeli produk di e-commerce.

Selama ini platform digital telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam laporan e-commerce Redseer Indonesia, transaksi e-grocery diharapkan tumbuh sebanyak 400% pada tahun 2020, sementara penjualan online produk kecantikan dan fesyen akan tumbuh masing-masing sebesar 80% dan 40%. % Dibandingkan dengan tahun lalu.

Jadi ini salah. Selama pandemi Covid-19, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM adalah melakukan transformasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, tidak mungkin beralih ke teknologi digital seperti ini. Sebab, ternyata karena kualitas produk yang rendah, kapasitas produksi dan literasi digital, masih banyak UMKM yang belum mampu melakukan transaksi online terbaik. .

RI KH Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, dalam sambutannya di sela-sela acara: “Membekali UKM dengan seremoni peluncuran program pelatihan digital marketing dan manajemen produk halal”, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyampaikan program pemerintah dan lebih cepat. , Penyampaian bantuan pemerintah yang lebih tepat waktu. Namun, menurutnya, teknologi digital juga menghadapi tantangan tersendiri dalam penerapannya, meski di sisi lain mendorong berkembangnya ekonomi dan jasa kreatif. Hal tersebut juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengembangkan ekonomi kelas menengah ke bawah guna meningkatkan produktivitas. Pneumonia koroner baru. Beberapa perusahaan yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan alat penjualan online untuk bisnis. Oleh karena itu, dalam video conference yang diadakan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober lalu, ia mengatakan bahwa ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk mempromosikan pasar UMKM. RUU ini masuk dalam UU Cipta Karya (Ciptaker Act) yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Dalam undang-undang ini, usaha kecil dan menengah (UMK) dan koperasi akan mendapatkan keuntungan dari sejumlah keuntungan, khususnya: izin tunggal untuk usaha mikro; insentif dan fasilitas untuk usaha besar dan menengah yang bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah; dan promosi pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah Insentif finansial dan fiskal; produk / jasa UMK diprioritaskan dalam pengadaan produk dan jasa pemerintah; UMK menjalin kemitraan melalui fasilitas umum; dan kemudahan mendirikan koperasi dan menerapkan ajaran Islam di koperasi.

Tidak hanya UMKM tradisional, pemerintah juga berharap dapat mendorong terbentuknya UMKM berbasis syariah yang berperan dalam rantai nilai halal global. Dengan begitu, hal ini dapat memacu pertumbuhan bisnis dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Tanah Air. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya sertifikasi halal.

“Kita berharap industri halal Indonesia menjadi pemain nasional dan global kita sendiri. Saat ini kita masih produk halal. Pada 2018, Indonesia menghabiskan sekitar 214 miliar dolar AS untuk produk makanan dan minuman halal. Dibandingkan dengan negara, kami adalah konsumen terbesar. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi halal global, terutama dengan meningkatkan ekspor, masih mencapai 3,8%, ”kata Wapres Maruf

Tinggalkan Balasan