2020-11-03 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Kelautan dan Penjaga Pantai (KPLP) ikut serta dalam webinar “Hukum Kelautan” yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Angkatan Laut Republik Indonesia untuk menetapkan zona perlindungan lingkungan laut sebagai tema.

Webinar dibuka oleh Laksamana Cresno Bentoro sebagai direktur kantor. UU Kelautan Indonesia diisi oleh beberapa narasumber dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pangkalan Angkatan Laut Banten, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab di penghujung acara.

Dalam webinar tersebut Ahmed Naval and Coast Guard Chief merupakan konsultan menjelaskan mekanisme dan pengertian penentuan wilayah laut khususnya daerah sensitif (PSSA) dan kawasan perlindungan laut (KKP) .

PSSA adalah mekanisme yang digunakan oleh negara-negara pantai untuk melindungi wilayah lautnya dari pengaruh buruk kegiatan pelayaran internasional.

“Indonesia mengusulkan kawasan Nusa Penida dan Kepulauan Gili Selat Lombok dalam agenda Marine Environmental Protection Committee (MEPC) pada sidang ke-72 International Maritime Organization,” Ahmah De berkata. — Saat membangun bangunan atau fasilitas bawah air untuk mendukung penerapan PSSA, beberapa elemen harus diperhatikan, yaitu teknis penempatan dan penguburan. Dan penandaan bangunan atau fasilitas bawah air yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak merusak bangunan atau fasilitas Komite Bantuan Navigasi (SBNP) dan fasilitas telekomunikasi maritim, serta memperhatikan ruang kosong atau “untuk peletakan. Jembatan dan koridor untuk kabel dan pipa bawah laut. ”“ Pasal 127 Peraturan Pemerintah tentang Navigasi No. 5 tahun 2010 mengatur pembangunan atau instalasi bawah air dan mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air. No. 129 tahun 2016 Ketentuan alur laut dalam Peraturan Menteri Nomor A. Hmad menyebutkan.

Kelebihan penerapan PSSA untuk melindungi lingkungan laut adalah dapat mengatasi kerentanan kawasan, mencegah kerusakan akibat transportasi internasional, meningkatkan keselamatan laut dan mendorong pelaporan, serta meningkatkan Kesadaran publik dan kepekaan serta risiko pelaut terhadap navigasi, dan untuk mencegah kemungkinan aktivitas ilegal yang tidak terdeteksi.

“Penerapan PSSA dapat meminimalkan aktivitas pengiriman (seperti operasi navigasi, potensi ancaman yang disengaja atau tidak disengaja) Ahmed mengatakan: “Selain itu, Ahmed juga menjelaskan kepada Marine Protected Area (MPA) bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditentukan oleh peraturan nasional untuk melindungi lingkungan tertentu .

Berdasarkan persetujuan organisasi, akan ditetapkan langkah-langkah perlindungan dan kawasan lindung laut di perairan pedalaman, perairan teritorial, dan perairan kepulauan. “Sebagai rujukan, terdapat beberapa kawasan lindung di perairan Indonesia, yaitu perairan Pulau Pié, perairan Kepulauan Anambas, dan Gili Perairan Hyères, Perairan Gilimino dan Gili Trawangan, Perairan Sabu, Kepulauan Kapoposang, Perairan Banda, Perairan Selatan-Titik Paling Selatan Kepulauan Aru, Perairan Raja Ampat, Perairan Waigeo Di Barat dan Kepulauan Padado Perairan. (*)

Tinggalkan Balasan