2020-11-02 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pupuk (Persero), Indonesia per 5 Agustus 2020 telah menyalurkan 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani.

Angka distribusi tersebut meliputi urea 2.482.263 ton, SP-36 385.031 ton, ZA 491.418 ton, NPK 1.733.851 ton, dan produk organik 333.946 ton.

Wijaya Laksana, Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan jumlah tersebut setara dengan 68% dari 7.949.303 ton yang dialokasikan negara pada tahun 2020 dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Kata Wijaya.

“Di beberapa daerah tingkat penyerapannya sangat tinggi. Misalnya Provinsi Jawa Barat sebesar 84%, Provinsi Banten dan Kalimantan Utara sudah mencapai 85%, Provinsi Sumatera Selatan 80%, dan Provinsi Sulawesi Selatan. 76% “. Wijaya menambahkan.

Untuk itu, perseroan juga akan menyiapkan persediaan pupuk tanpa subsidi di kios resmi jika terjadi kekurangan atau habisnya subsidi. Perusahaan mencontohkan stok pupuk tak bersubsidi saat ini sekitar 759.895 ton.

“Inventarisasi tersedia dari baris pertama hingga ketiga dan stasiun pupuk resmi. Tujuannya untuk memprediksi kebutuhan petani yang belum memenuhi penyaluran pupuk bersubsidi. Wiyaa mengatakan:“ Oleh karena itu, kami dapat terus memenuhi kebutuhan petani. Permintaan pupuk dan menjaga produktivitas sektor. Pupuk -Indonesia mencontohkan, persediaan pupuk bersubsidi berdasarkan data perusahaan yang menunjukkan total persediaan 1.316.076 ton atau sekitar lima kali lipat dari kebutuhan minimal 244.893 ton, guna menjaga pasokan pupuk bagi masyarakat pertanian. Lima anak perusahaan Pupuk Indonesia Diantaranya: PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja.

Wijaya mencontohkan Pupuk di Indonesia hanya memberikan pupuk bersubsidi kepada petani anggota kelompok tani, dan di kelompok final elektronik. Pendaftaran dalam sistem Demand Planning (e-RDKK).

Pupuk Indonesia senantiasa mematuhi semua aturan distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku.Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan No.15 / M-DAG / PER / 4/2013, tentang Satu baris hingga baris keempat memberikan penyediaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di tingkat nasional.Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian 2020 tentang distribusi dan harga eceran maksimum pupuk bersubsidi dari sektor pertanian pada tahun anggaran 2020, dan No. 10 Pertanian Peraturan Menteri. Pupuk bersubsidi yang harus diperhatikan saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani. Sebagai produsen, kami berkomitmen untuk menaati regulasi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan aturan distribusi berbasis e-RDKK. Kementerian Pertanian bisa meminimalisir kecurangan Agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, berkat sistem ini juga diyakini dapat mencegah duplikasi data penerima hibah. Subsidi bisa lebih tepat sasaran, ”ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan