2020-11-02 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program studi selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penjelasan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) 2019.

Menurut opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Berdasarkan dokumen LKPP 2019, panitia X DPR RI mengapresiasi APBN 2019 lebih tinggi dari APBN Kementerian Pendidikan. Syaiful Huda, ketua panitia X DPR RI mengumumkan 101,39% soal“ Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan dan 110,6% hasil penelitian , Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi “, serta memberikan laporan singkat pada Rapat Kerja Bersama Kementerian Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan di ruang rapat Komite 10 DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020).

Saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan bahwa saan (LHP) BPK RI telah menerima laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 pada tanggal 21 Juli 2020.

Selama proses dan setelah peninjauan sudah Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1) Menghimpun hasil investigasi yang telah disebutkan dalam review resolusi dan diserahkan kepada BPK RI; 2) Terkait kepatuhan, khususnya pengembalian tagihan Treasury, sebagian besar simpanan telah disetorkan ke Treasury bill, dan sisanya diterima. Pemantauan; 3) Memantau perkembangan tindak lanjut di unit kerja terkait -19

Sejak Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan pendidikan serta langkah dan solusi selama pandemi COVID-19.

Salah satunya adalah pelonggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana satuan pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 Nomor 19 Tahun 2020 Nomor 8 Tahun 2020 Juknis Permendikbud direvisi dan dirilis pada 9 April 2020.

Melanjutkan kebijakan tersebut, kali ini Kemendikbud berhasil memperoleh dana lanjutan untuk memfasilitasi siswa Persyaratan kuota guru, siswa dan guru, ini untuk menjawab kecemasan masyarakat akan kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Tinggalkan Balasan