//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } DPR mendukung penuh anggaran eselon satu Kementerian Sosial | s1288 net login_download game adu ayam_sabung ayam judi
2020-11-01 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kedelapan DPR RI mendukung penuh usulan anggaran yang diajukan oleh unit eselon I (UKE) Kementerian Sosial. Dalam sidang tersebut dibahas draf anggaran Kementerian Sosial, pagu anggaran bantuan teknis tahun 2021 mencapai 92817590291.000 rupiah. Dengan $ 817 triliun, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan pada prioritas nasional dari rencana perlindungan sosial, Rp. Dirjen Hartono Lalas mengumumkan: RDP membahas “pendalaman pembahasan RKA K / L Ta 2021 dan permasalahan serta solusinya saat ini” di ruang rapat komite kedelapan yang dihadiri inspektur jenderal. Dirjen dan Kepala BP3S (14/09) Dalam pemaparannya, pimpinan pertama UKE menjelaskan tentang alokasi dan penggunaan anggaran yang diterjemahkan menjadi dampak pandemi Covid-19 dan rencana penguatannya. Menanggapi. ng tertunda.

Tentunya selain program kartu sembako, Administrasi Umum Penanganan Orang Miskin (PKP) akan menganggarkan program bansos iale secara tunai dengan harga 10 juta KPM pada tahun 2021. Kepada Pimpinan Umum Linjamsos-Melanjutkan Harapan Keluarga Berencana dan Perluasan Jurusan PKH, Ke Tata Kerja Umum Rehabilitasi Sosial, Penguatan Bantuan Rehsos kepada UPT (Perhatian) UPT Pembina 5 Kelompok Sasaran dan Sarana Prasarana Panti Rehabilitasi Untuk Pemberdayaan Administrasi Umum, masyarakat akan mempertimbangkan kembali untuk mengubahnya menjadi Program Wirausaha Sosial (ProKus) dan puskesmas. -Saat yang bersamaan, BP3S akan memulai pembangunan gedung Poltekesos Bandung pada tahun 2021. Gedung tersebut siap pada tahun 2018. Inspektorat Jenderal akan memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap rencana tersebut, termasuk memantau hasilnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus pada Pengelolaan Data Terpadu Perlindungan Sosial (DTKS). Dalam pagu anggaran untuk tahun anggaran 2021, sebagai bagian dari peningkatan DTKS, 1.355.917.176.000 rupee India dialokasikan untuk pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi jaminan sosial. Perluas cakupan, yaitu hingga 60% dari populasi berpenghasilan tertinggi. Sekretaris Jenderal mengatakan: “Persentase ini setara dengan 41.697.344 rumah tangga atau 162.003.487 jiwa.”

Usulan untuk meningkatkan DTKS mendapat dukungan luas dari seluruh anggota Komite Kedelapan. Dengan DTKS yang berkualitas, diyakini dapat meningkatkan akurasi sasaran bantuan dan efektifitas rencana.

Tinggalkan Balasan