2020-10-30 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia M / 8 / HK.04 / V / 2020 tentang perlindungan tenaga kerja dalam rangka rencana keselamatan kecelakaan kerja Indonesia. Insiden penyakit akibat kerja akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat pekerja / Covid-19, ada yang meninggal dunia.

Pelepasan SE berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja Covid-19 dapat digolongkan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK). Klasifikasi penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas kerja, yaitu sekelompok faktor biologis. / Pekerja dan / atau pekerja yang menderita penyakit akibat kerja (PAK) akibat Covid-19 berhak atas manfaat Program Keselamatan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan peraturan Peru. Menaker Ida Jakarta, mengatakan pada Senin (6 Juni 2020).

Di sebelah tenggara, Menaker Ida menjelaskan akibat Covid-19, pekerja yang tergolong memiliki bahaya khusus / spesifik bisa menimbulkan PAK. Itu saja. (1) Tenaga medis, termasuk tenaga medis yang bertanggung jawab merawat / merawat pasien di rumah sakit, institusi kesehatan dan / atau tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah untuk merawat / merawat pasien yang terinfeksi Covid. -19;

“Tenaga medis tersebut yaitu Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perawat, orang bijak, wanita, insinyur biomedis dan teknolog laboratorium medis, teknisi apoteker (seperti apoteker dan apoteker), teknisi, dan ahli epidemiologi serta tenaga kesehatan masyarakat lainnya Sehat, “kata Menaker Ida. Bertekad untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19.

Mereka termasuk layanan kebersihan, pekerja binatu, dan lainnya; (3) Tim relawan yang bertanggung jawab untuk memerangi pandemi Covid-19. — -Selain itu, Menteri Tenaga Kerja Ida SE mewajibkan gubernur untuk memastikan setiap pengusaha (perusahaan / agen / instansi / organisasi) terpapar risiko kerja Covid 19 agar dapat melakukan upaya pencegahan terbaik dan memaksimalkan Posko Covid -19 K3 , Sehingga dapat terhindar dari terjadinya kasus PAK, karena Covid-19 telah memenuhi peraturan dan standar K3 serta perjanjian kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, SE juga mensyaratkan dipekerjakannya pekerja / buruh dengan pekerjaan khusus / berisiko khusus. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja / pekerja tersebut dalam rencana jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan pekerja / pekerja tersebut menerima manfaat JKK. Dalam rencana JKK BPJS Ketenagakerjaan, jika satu atau lebih pekerja mengalami pelanggaran PAK akibat Covid-19, maka Pemberi kerja akan memberikan hak untuk mendapatkan manfaat dari program JKK sesuai dengan persyaratan keanggotaan menurut undang-undang. ”-Penaker Ida juga meminta kepada Direktur Biro Sumber Daya Manusia Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan jaminan sosial. PAK, karena Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja sosial, sesuai peraturan perundang-undangan, “kata Menaker Ida. (*)

Tinggalkan Balasan