2020-10-29 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Sebelum diberlakukannya TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Inta dan Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah tabletop exercise (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini di Kantor Wilayah Navigasi Tingkat I Tanjung Priok (Tanjung Priok), melibatkan berbagai organisasi terkait. Kepulauan, yaitu pulau-pulau yang terletak di Selat Sunta dan Selat Lombok.

Sukses menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan selaku departemen maritime management IMO telah lebih dari dua kali mempertahankan proposal TSS Selat dan Selat Lombok.Tahun-tahun di panggung maritim global-dalam latihan ini China, Dephub, Kemenko Maritim dan Koordinasi Penanaman Modal, Bakamura, Kepulauan Basanas, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lain serta instansi terkait lainnya bersama-sama melakukan kerja sama National Ship Communications Marine and Coast Guard Skenario lalu lintas dan pergerakan dalam proses perencanaan patroli dan operasi penegakan hukum di bidang keselamatan jalan raya TSS Selat Sunda. Kata Direktur Unit (KPLP) Ahmad, Selasa (23/6).

Ahmed mengatakan bahwa TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah resmi dilaksanakan oleh IMO. Ini dalam KLAI (Rute Laut Kepulauan Indonesia). Ahmed dan saya berkata: “Ini ada di Daerahnya sangat padat, dan kebebasan lintas kapal asing juga sangat padat. ”Ia menegaskan, penerapan TSS Selat Sundar merupakan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas laut sebagai sarana untuk menjaga lingkungan laut.

Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum maritim, termasuk proses deteksi, identifikasi, penuntutan, penangkapan, inspeksi, dan investigasi inspeksi hingga penyelidikan memenuhi persyaratan hukum Prosedur yang benar. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN belati P.205 dan KN. Jembio P.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Navigasi Hengki Angkasawan mengungkapkan pihaknya akan mempersiapkan navigasi, seperti penyiapan sarana dan prasarana Pelayanan Lalu Lintas Kapal (VTS), Sarana Bantuan Navigasi Maritim (SBNP), dan sumber daya manusia ( SDM) Peningkatan kapasitas. Persiapan VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini kami berharap instansi terkait dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum, karena kita tidak bisa terlibat dalam menjaga lingkungan laut perairan lepas pantai Indonesia sendiri,” kata Hengki.

Turut serta dalam acara ini adalah para ahli dari Menteri Reformasi Hukum dan Birokrasi Umar Aris Kementerian Perhubungan serta pejabat dan staf instansi dan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Kelautan, Bakamura, dan Barcelona , BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menggelar pelatihan persiapan apel / pembasahan di Pelabuhan Merak, Kota Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Tinggalkan Balasan