2020-10-29 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) Itu transparan dan diawasi langsung oleh warga. – “Seluruh proses BLT dana desa berbasis desa. Melalui desa, desa menjadi warga desa yang bisa mengawasi,” kata Menteri Halim, Rabu (3 Juni 2020). -Menteri Halim mengumumkan bahwa proses penetapan BLT keluarga penerima Dana Desa (KPM) berbelit-belit dan melibatkan banyak orang.

Pengumpulan data dimulai di tingkat kabupaten (RT), dengan tiga relawan pedesaan yang menargetkan Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mencapai konsensus dan melakukan diskusi untuk menentukan kelayakan KPM.

Setelah itu, daftar tersebut akan dibawa ke tingkat peninjauan khusus (Musdesus) untuk di tingkat desa.

Kemudian bawa hasil Mustesus ini ke tingkat kabupaten / kota untuk sinkronisasi data, jadi kalau tumpang tindih dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) lain, jangan lakukan. Ada PMK No. 50 untuk memperlancar penyaluran BLT tanpa perlu Perbup mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes), ”kata Menteri Gus, panggilan akrabnya.

BLT dana desa dalam upaya kemanusiaan bersama Aspek dampak ekonomi terkait dengan komponen penting: Wabah Covid-19.

Desa ini mendanai BLT, masing-masing KPM (rumah tangga penerima) akan bulanan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni) Dapatkan 600.000 IDR.

Tinggalkan Balasan