2020-10-29 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia transportasi (SDM) di bidang keselamatan dan keamanan sungai, danau, dan penyeberangan pejalan kaki (SDP) merupakan salah satu tugas penting sektor transportasi. Setelah PM No. 122/2018 berlaku, Administrasi Umum Angkutan Darat secara resmi menerapkan fungsi keselamatan dan keamanan transportasi laut SDP sebelum sebelumnya diberikan oleh Administrasi Umum Angkutan Darat dan Laut. Oleh karena itu, Departemen Perhubungan Darat memberikan bimbingan teknis di lingkungan transportasi SDP untuk mendukung fungsi keselamatan dan keamanan pengiriman SDP. Oleh karena itu, kali ini, saya mengajak rekan-rekan Dewan TSDP dan peserta bimbingan teknis “untuk bergandengan tangan hari ini untuk mempercepat pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan transportasi SDP sehingga Administrasi Umum Perhubungan Darat dapat sepenuhnya melaksanakannya.” Pando Yunianto (Lando Yunianto) ) ‘S Inland River Transport, Lakes and Transit Department’s Temporary River Transport Director mengatakan di Green Peak Hotel and Conference di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (22/7) bahwa Pedoman Teknis Prosedur Audit Manajemen Keselamatan Kapal (ISM-Code) akan ditetapkan Diadakan sebelum 25 Juli 2020.

Secara garis besar Bimtek akan membahas 2 macam material, yaitu “Safety”. Sertifikat manajemen (SMC) dan dokumen kepatuhan (DOC). Melalui “Pedoman Teknis Prosedur Review Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-CODE) ini, Pan Du menyatakan bahwa Administrasi Umum Angkutan Darat siap memenuhi kemampuan untuk menerbitkan sertifikat manajemen keselamatan (SMC) dan dokumen kepatuhan (DOC) untuk kapal SDP. . – “Dari konsultasi teknis yang dihadiri oleh perwakilan dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Indonesia (BPTD) dan Biro TSDP, sebanyak 35 peserta diminta untuk memberikan konsultasi teknis guna mempersiapkan tantangan dan tantangan tersebut. Masalah yang terus berkembang, Serta semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi SDP yang aman, nyaman dan terjamin bagi masyarakat untuk mendukung akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi khususnya konektivitas wilayah, logistik dan distribusi serta Kawasan Strategis Wisata Nasional (KSPN). Dapat kita pahami, Tugas-tugas ini memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya bahwa melalui kerja keras, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, kita bisa membuat mereka bekerja sama. ”Pada acara pembukaan, Pandu juga mengajak peserta bimbingan teknis dalam aspek-aspek berikut ini. Berperan aktif dalam mempersiapkan pelaksanaan PM 122/2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan:

1. Peningkatan / pembangunan fasilitas SDP yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air dan kapal patroli;

2. Rencana peningkatan / pengembangan infrastruktur SDP yaitu pembangunan pelabuhan / terminal di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan rencana strategis 2020-2024; — -3. Merumuskan peraturan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi keselamatan kapal SDP, lalu lintas dan navigasi, fungsi portabilitas, dan peraturan yang terkait dengan patroli dan penegakan hukum oleh departemen SDP;

4 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memperkuat kerjasama dengan Poltrans SDP Palembang dan / atau Ditjen BP2TL yaitu menyelenggarakan program pelatihan (terutama pelatihan untuk personel patroli, STC dan operator bandara serta pelatihan keterampilan SDP lainnya Hubla);

Tinggalkan Balasan