2020-10-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus mengesahkan perusahaan penyelamat dan / atau proyek bawah air agar lebih kompetitif dan menjadi tuan di negeri sendiri.

Menjadi perusahaan yang kuat seperti perusahaan pelayaran yang berkembang pesat akhir-akhir ini. -Hal ini dikomunikasikan oleh Ahmad, Kepala Satuan Penjaga Pantai dan Laut, dalam pengarahan tanggung jawab perusahaan tentang penyelamatan dan pekerjaan bawah air Badan Angkutan Laut Umum di Bogor tahun anggaran 2020. Kementerian Perhubungan telah melakukan upaya. Administrasi Umum Angkutan Laut akan meningkatkan kemampuan perusahaan penyelamat / bawah air dengan melakukan pendataan pada perusahaan yang benar-benar bekerja di bidang penyelamatan / pekerjaan bawah air dan perusahaan yang sehat dari segi permodalan dan peralatan kerja. — “Sehingga akan melahirkan perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan eksisting yang bisa go public.” Menurut Ahmed.

Menurutnya, kegiatan penyelamatan / pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh entitas komersial yang dibentuk khusus untuk operasi penyelamatan. aktivitas. Menteri Perhubungan telah melakukan operasi bawah air / bawah air sesuai dengan Peraturan No. 71 tahun 2013 tentang pekerjaan penyelamatan dan / atau peraturan kapal selam.

Menurut data tinjauan dari tahun 1990 hingga 2019, jumlah perusahaan penyelamat / pekerjaan kapal selam di Indonesia Sekitar 250 perusahaan terlibat dalam SIUP / pekerjaan penyelamatan kapal selam. Namun menurut hasil penilaian manajemen KPLP perusahaan penyelamat / proyek bawah air dan komunikasi hasil proyek, hanya sekitar 58 perusahaan yang aktif.

Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Komersial Terintegrasi Secara Elektronik, proses perizinan bagi perusahaan penyelamat / pekerja bawah air melalui Online Single Submission Organization (OSS) ) Untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Perusahaan) dan izin komersial.

Proyek penyelamatan dan bawah air SIUP yang diterbitkan sebelum 2018 kemungkinan besar tidak terdaftar di organisasi OSS, sedangkan SIUP yang diterbitkan sebelum 2013 tidak memenuhi persyaratan perizinan. — “Saya tegaskan kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan terbaru, kami akan mencabut Resupue / SIUP Kerja x subs,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya terus memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada para pelayan. Konsultasi dan adaptasi publik terhadap perkembangan teknologi informasi, agar pelaksanaan di lapangan tidak dibatasi oleh izin yang belum diterbitkan,

tentang kegiatan yang diberikan kepada perusahaan penyelamat a. Tujuan rekayasa bawah air adalah untuk mengoptimalkan penyelamatan perusahaan / rekayasa bawah air Berkembang untuk mewujudkan Revolusi Industri 4.0 dan sosialisasi layanan berbasis sistem online, serta melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang komprehensif dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Elektronika.

Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan kemungkinan perbaikan bagi perusahaan penyelamat / air Pengumpulan data perusahaan teknik berikut, data perusahaan penyelamat / perusahaan teknik bawah air, SOP pelaksanaan SIUP yang diakui oleh penyelamatan / pekerjaan bawah air, SOP, digunakan untuk menerbitkan SIUP dan izin penyelamatan / kegiatan kerja bawah air dan online berdasarkan sistem Pelayanan publik. (*)

Tinggalkan Balasan