2020-10-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako.

Dalam hal ini, kurangnya dokumen kependudukan merupakan masalah yang khas yaitu kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak menutup peluang warga KAT untuk mengintervensi rezim JPS. KTP sementara. Menteri Sosial Juliari di Jakarta, Selasa (11/8) mengatakan, “Dalam proses pembuatan KTP, masyarakat adat masih bisa mendapat bantuan.” Sebelumnya, Senin (10/08), Mensos mengatakan Dalam webinar internasional tersebut, Jamber University dan RCE-ESD bersama-sama menyelenggarakan webinar bertema “Indigenous Peoples in the Covid-19 Era”, Pusat Keahlian Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Asia Pasifik). Mendampingi Menteri Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (Edi Suharto). Dalam pemaparannya, Mensos menyampaikan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan berisiko akibat pandemi Covid-19. Merek memang tidak dapat memperoleh informasi tentang virus, tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang pencegahan virus dan perlindungan diri, serta tidak dapat memperoleh layanan kesehatan. Ia menambahkan: “Keterbatasan sumber daya dan kondisi ekonomi yang lemah akibat pandemi Covid-19 turut mempengaruhi pendapatan masyarakat adat. Melalui adanya arahan khusus untuk mengelola masyarakat adat di eselon dua yaitu masyarakat adat terpencil. Biro Kewenangan .

Selama ini Kementerian Sosial telah menyelenggarakan berbagai program otorisasi KAT. Pada tahun 2019, program pemberdayaan KAT telah menjangkau 2.099 keluarga dengan anggaran Rp 137 miliar. Hingga 2018, total bantuan Nilainya mencapai 127 miliar rupiah.

Selain dana bantuan, keluarga peserta program pemberdayaan KAT juga mendapat bantuan lainnya, antara lain peralatan rumah tangga, bibit tanaman dan bantuan.

Saat ini terdapat 10 provinsi Meninggalkan rencana pemberdayaan KAT, antara lain Bali, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.Sisa 24 provinsi dari Aceh hingga Papua menjadi sasaran rencana pemberdayaan KAT.

Tinggalkan Balasan