2020-10-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka kenaikan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI Achsanul Qosasi meneruskan opini WTP tersebut kepada Menteri Sosial Juliari P Coal menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019 di Kantor Cavang Kementerian Sosial, otoritas tertinggi Audit (BPK), Jakarta Timur (24 Juli 2020).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial empat kali berturut-turut berpartisipasi untuk meminta pendapat dari WTP. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018 dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial atas pencapaian ini. Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya terutama belanja bantuan sosial. Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos akan menjadi yang terpenting dari semua anggaran K. / L .

“Saya salut dengan pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus meningkat, kita dapat meraih dan mempertahankan predikat WTP. Saya rasa hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh di semua tingkatan Kementerian Sosial. Apalagi dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. Tentunya pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan rekomendasi tim review BPK, ”kata Menteri Sosial Julianri. Upacara penyerahan laporan keuangan tahun 2019 di LHP Kementerian Sosial telah dilaksanakan untuk Inspektur Kesehatan Dadang Iskandar dan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial.

Prestasi ini sangat penting dalam upaya serius pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19. Melalui implementasi rencana perlindungan sosial yang telah dilaksanakan, maka penanganan Covid-19 dipercepat dan pengentasan kemiskinan dipercepat sehingga membentuk jaring pengaman sehingga meningkatkan nilai anggaran tahun ini. Akibat dampak Covid-19 dan mendapat bantuan sosial khusus, anggaran Kementerian Sosial menjadi Rs 124,4 triliun. Di era pandemi. Begitu besar, menurut prinsip Tatakel ola, anggaran yang baik harus ditaati, tata kelola yang baik yang mengikuti perkembangan zaman dalam situasi krisis, dan ini harus cepat dan tepat “, kata Menteri Sosial. -BPK Pendapat WTP tersebut membuktikan kualitas pekerjaan Kemensos dan tingkat pengeluaran tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai 63,42%. Di antara jajarannya, Mensos merekomendasikan agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil audit .– –Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial.Mereka telah menerapkan anggaran sesuai dengan standar akuntansi dan mengungkapkan laporan keuangan melalui pengungkapan yang adil untuk memperkenalkan laporan keuangan.Sistem pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan telah ditingkatkan karena BPK WTP berpendapat.

Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, mengemukakan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan dan bertanggung jawab), tetapi juga kinerja belanja harus lebih cepat dan lebih baik,

“Solicit Opini WTP BPK bisa dibilang sukses. Namun kedepannya, seperti yang dikatakan oleh Inspektur Jenderal dan Hartono: “Sebagai Satuan Kerja Tingkat I Kementerian Sosial, kami tidak hanya berharap CAP sebagai prestasi, tetapi juga sebagai tradisi.”

Tinggalkan Balasan