2020-07-09 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah sedang bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM dalam berbagai cara, termasuk melibatkan sektor UMKM dalam pengeluaran barang dan jasa publik. Terutama dalam pandemi yang menghadirkan tantangan ekonomi bagi UKM.

Untuk itu, pada Rabu (17/6/2020), Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki bertemu dengan Roni Dwi Susanto, kepala Lembaga Pemerintah untuk Kebijakan Pengadaan Komoditas / Layanan Pengadaan (LKPP).

KemenkopUKM mendorong LKPP untuk berpartisipasi dalam departemen UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Dia juga berharap bahwa potensi pengeluaran berbagai kementerian dan lembaga akan sekitar 700 miliar rupee, dan produk-produk UMKM akan diberikan prioritas.

Sekarang, KemenkopUKM dan LKK sedang mempersiapkan untuk membiarkan UMKM memasuki sistem LKPP.

“Saya sangat senang memprioritaskan pengeluaran kementerian / organisasi untuk produk-produk UMKM di LKPP. Potensi pengeluaran sekitar US $ 700 triliun dapat dimaksimalkan untuk produk-produk UKM,” Teten Masduki pada pertemuan yang diadakan di LKPP Mengatakan. Kantor di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Teten mengatakan bahwa keputusan ini adalah waktu terbaik. Karena itu, penting untuk memulihkan ekonomi dengan membuat UMKM berfungsi selama pandemi.

Dia mengakui bahwa menurut data, jumlah UMKM dalam perdagangan elektronik atau digital telah meningkat sebesar 36% pada platform. Dia berkata: “Saya meminta Pak Roni untuk memberikan halaman khusus pada platform LKPP. Ini disambut oleh Presiden, yang juga meminta saya untuk memantau pasar.” -Pada saat yang sama, kepala LKPP Roni Dwi Susanto sesuai dengan pengadaan barang / jasa publik Keputusan Presiden No. 16 tahun 2018 menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga wajib membeli produk dalam negeri (jika sudah ada). Selain itu, Perpres perlu memprioritaskan pembelian usaha kecil.

Tinggalkan Balasan