2020-10-27 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari telah mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama antar pemerintah untuk melaksanakan bisnis kerjasama di bidang penyediaan dan / atau pelayanan pelabuhan di terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda Dan melalui mekanisme franchise ke entitas komersial pelabuhan. — Dalam hal ini, suatu konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk menyediakan dan / atau menyediakan jasa kepelabuhanan melalui mekanisme nominasi yang diberikan dalam bentuk kesepakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberikan hak kepada PT Sarana Abadi Lestari Terminal untuk mengoperasikan Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan diinstruksikan untuk memperkenalkan kegiatan jasa pelabuhan PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk kesepakatan. – “Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Direktur Jenderal dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kategori II memberikan PT Sarana Abadi Lestari hak untuk menyediakan layanan pelabuhan di wilayah konsesi di bawah perjanjian konsesi ini dan peraturan berikut,” Samarin Kata Kapten Devi Yanto sesaat usai penandatanganan perjanjian konsesi di Samarinda, Rabu (17/6).

Nama asli Devi Yanto menjelaskan, terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda sudah sesuai dengan Rencana Pelabuhan Induk Nasional (RIP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP. Sesuai Peraturan No. KM 28 Tahun 2006 yang diundangkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2006, No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda-Lingkup Pengusahaan Perjanjian ini Hak tersebut mencakup (antara lain) kantor KSOP Kelas II Samarinda yang memberikan hak waralaba kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk pengoperasian, pengoperasian dan pengembangan jasa pelabuhan di wilayah konsesi dalam jangka waktu waralaba yang ditentukan, dan PT Sarana Abadi Lestari Menentukan subdivisi dan objek kontrak pengusahaan, serta menyusun tarif jasa kepelabuhanan di wilayah konsesi.Pelaksanaan penetapan dan pemungutan didasarkan pada jenis, struktur, kategori dan mekanisme pelabuhan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Perhubungan. Tarif layanan.

“Selain itu juga mengatur pembayaran pendapatan konsesi dari PT Sarana Abadi Lestari yang melaksanakan jasa kepelabuhanan ke kantor KSOP Klas II Samarinda, yang merupakan penerimaan negara bukan fiskal (PNBP) dan akan menjadi milik PT Sarana. Aset Abadi Lestari dipindahkan ke kantor KSOP Kelas II Samarinda. Kapten menjelaskan. Dwi Yanto .

Dalam pelaksanaan konsesi operasi PT. Sarana Abadi Lestari dari Pelabuhan Samarinda melakukan perhitungan konsesi dan Badan Perwakilan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Kaltim mereview bahwa masa konsesinya adalah 37 tahun, dan royalti tahunannya 5%. Sekedar informasi, dihadapan PT Sarana Abadi Lestari menurut Direktur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut BX pada 19 Juni 2015 -308 / PP008, untuk mengoperasikan terminal untuk keuntungan saya sendiri, yang menyetujui pengelolaan terminal. Saya tertarik dengan lingkungan kerja dan bidang minat di pelabuhan Samarinda untuk mendukung kegiatan komersial di bidang ini. Industri kimia dasar organik dengan gas alam dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasional pelabuhan dengan menyediakan dan / atau pelayanan pelabuhan, serta dengan membayar pendapatan waralaba Untuk meningkatkan pendapatan nasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).). (*)

Tinggalkan Balasan