2020-10-27 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Ia akan memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami telah melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk menangani laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirimkan produk yang tidak sesuai,” Menteri Sosial Julian (14/7/2020) ).

Katanya, karena pembelian produk bansos dilakukan oleh penjual. Dari pantauan di lapangan, jika ditemukan kasus, maka konfirmasi akan segera diproses.

“Kami segera memanggil penjual terkait untuk mengecek ulang informasinya. Jika kami menemukan masalah, tentu kami akan mengambil tindakan sesuai dengan situasi. Intinya, kami harus memastikan bahwa semua proses penyaluran bansos mengikuti prinsip kehati-hatian. -Zhu, Mensos Juliari pada prinsipnya mengatakan bahwa Kemensos memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dikendalikan melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Secara internal, Kemensos mengaktifkan pengendalian internal melalui cara-cara sebagai berikut: internal pemerintahan Badan Pengawas (APIP).

“Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga kita bisa memberantas korupsi dari kepolisian, proses pengadaan (KPK), Biro Pengendalian, Biro Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Biro Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Umum (LKPP). Menteri Sosial Juliari mengatakan aparat penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk mengawal proses penyaluran bantuan sembako guna meningkatkan efisiensi. , Dan mengacu pada pedoman dan memastikan bahwa tidak ada penipuan.

<< Sebagai bagian dari pekerjaan pengawasan, Kementerian Sosial meminta polisi dan KPK untuk bersama-sama meninjau perilaku tersebut. Ia mengatakan, secara khusus menyalurkan bansos ke Jakarta dan Bodhtabek DKI, serta berdialog langsung dengan penerima bansos. Mematuhi prinsip bahwa bantuan harus menjadi tujuan menerima bantuan. Juta rumah tangga. Rinciannya, setidaknya ada 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta, dan 600.000 rumah tangga di Kabupaten Bogor dan wilayah Depok, Tangerang, Tanger, dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek). . Urusan menyebutkan, bantuan sosial untuk kebutuhan dasar DKI dan Bodetabek bernilai Rp 600.000 / bulan / keluarga, dan secara teknis penyalurannya dua kali sebulan.

Penyaluran bantuan sosial pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Setelah itu, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa bantuan sembako senilai 300.000 / bulan / keluarga yang disalurkan antara Juli hingga Desember 2020. (*)

Tinggalkan Balasan