2020-10-27 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Banten menjatuhkan hukuman kepada tersangka PT pada Kamis (16/7/2020). Bapak EJI X.Z. dan M.S. dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta atau 2 bulan penjara. EJI terbukti secara hukum dan melanggar hukum karena mengintimidasi pekerja / serikat pekerja. Iswandi Hari, Plt. General Manager PPK dan K3 Disnaker di Jakarta, Jumat (17/7/2020). Iswandi Hari, General Manager PPK dan K3, mengatakan untuk mengatasi masalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum pendidikan dan pencegahan. Iswandi mengatakan: “Jika ada dua cara yang ditempuh tetapi tetap diabaikan atau diabaikan, maka penindasan di pengadilan akan dilakukan dalam bentuk tindakan hukum terhadap pengadilan.”

Sesuai putusan pengadilan, keduanya Para pelaku usaha telah melakukan penilaian dan diyakini telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pekerja / Serikat Pekerja, yang berbunyi sebagai berikut:

Mencegah atau memaksa pekerja untuk melatih atau tidak melatih, mengelola atau Tidak mengurus, menjadi anggota atau bukan anggota dan / atau mengarahkan atau tidak mengarahkan kegiatan serikat: pemutusan hubungan kerja, penghentian sementara kerja, penurunan pangkat atau pemindahan pekerjaan; b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja / pekerja; dan mengintimidasi dalam bentuk apapun; membalas. Gerakan menentang pembentukan serikat pekerja. “-Seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 (1), Pasal 43 (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun sampai dengan 5 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100 juta. Dan sampai dengan 5 100 juta rupiah (*).

Tinggalkan Balasan