2020-10-26 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia sudah menunggu sekitar 10 tahun untuk berkonsultasi dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Review (LHP), Review Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2019, Rabu (22/7/2020) pagi di Auditorium Wisma Kemenpora di Senayen, Jakarta.

Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Diterimanya pendapat dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa auditor berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan / pemerintah harus mempertimbangkan laporan keuangan tersebut. Prinsip akuntansi yang berlaku umum diyakini telah diterapkan dengan benar, dan jika terjadi kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak signifikan dan tidak berdampak signifikan terhadap keputusan.

Bagi Kemenpora sendiri, CAP ini merupakan perjuangan panjang selama kurang lebih 10 tahun .

Pendapat terakhir tentang WTP dibentuk pada tahun 2009, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menerima “Pendapat Cadangan” (WDP). ), pada tahun 2015 dan 2016, diadakannya kegiatan “no statement” telah memperlambat opini (TMP) atau disclaimer.

Hasil yang memuaskan dengan predikat WTP oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dan menjadi tanggung jawab dalam APBN. Kemenpora .

“Hasil ini menggembirakan dan juga tantangan yang kita hadapi. Mewujudkan CAP adalah tugas yang sulit. Menurut saya perlu untuk menjaga citra negatif Kementerian Pemuda dan Olahraga yang lebih luas dan lebih luas di masyarakat. Gambar, “katanya. -Menpora meyakini bahwa dari pimpinan puncak hingga pimpinan, masyarakat akan menilai apakah ada perubahan yang bermanfaat bagi Kemenpora dengan menunjukkan bukti komitmen dan kinerja yang baik dari pegawai tingkat bawah.

Menpora dan karyawannya berkomitmen untuk menggerakkan Kemenpora melalui lima (5) rencana prioritas selama lima tahun ke depan.

Tinggalkan Balasan